Fenomena pemilihan umum legislatif (pileg) 09 April 2014 lalu sungguh mencengangkan. Betapa tidak? Hampir dipastikan caleg yang terpilih karena uang yang diberikan kepada rakyat melalui apa yang disebut dengan “serangan fajar”di pagi sebelum pencoblosan. Bagi Caleg yang tidak punya atau pas-pasan “amunisinya” harus siap menderita kekalahan. Meski hal itu tidak terjadi di semua caleg, namun fenomena money politic “serangan fajar” sudah menjadi common knowledge ditengah masyarakat kita.

Dari perspektif lain, para caleg itu tak bisa disalahkan sepenuhnya. Perilaku masyarakat Indonesia hari ini yang mulai memasuki masa “puber” dalam berpolitik, juga menjadi penyebabnya. Hampir caleg yang mencalonkan diri dimintai sumbangannya dengan dalih untuk infrastruktur, sosial, pribadi sampai mengaitkan dengan hal-hal teologis keagamaan. Selain memicu perilaku koruptif, hal tersebut juga beresiko mengganggu psikologi dan mental caleg yang tidak jadi. Hingga, dibanyak rumah sakit kini banyak dibuka kamar untuk caleg stress. Mungkin pelayanan aneh itu hanya terjadi di Negara Indonesia tercinta ini.

Lalu, apa atau siapa sebenarnya yang paling bersalah dalam hal ini? Sungguh pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Namun, jika penulis boleh menebak, adalah sistem demokrasi liberal-lah yang harus segera dievaluasi. Regulasi pemilu dengan “one man one vote” menjadikan moral masyarakat kita bobrok dan dekat dengan korupsi. Kalau kita dulu mengutuk orde baru yang cenderung koruptif, maka kutukan tersebut bukanlah untuk meluruskan namun untuk bagaimana ikut berkorupsi secara berjamaah di semua lini.

Padahal, menurut guru bangsa KH Abdurrahman Wahid ketika diwawancara salahsatu stasiun TV Nasional mengatakan, masalah utama negeri ini adalah korupsi, selain disintegrasi dan kemandirian ekonomi. Artinya, siapapun presiden yang terpilih mendatang harus bisa menyelesaikan problem akut ini dengan menata sistem yang bersih dan efektif. DPR selaku mandataris rakyat juga bertanggungjawab mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 sesuai cita-cita mulia funding father bangsa, serta membuat regulasi baru terkait tata-pemerintahan termasuk dalam hal ini mekanisme pemilihan umum yang adil dan bijaksana. Jika tantangan internal itu tak teratasi, akan sangat sulit prediksi banyak kalangan yang memimpikan 2014 ini merupakan momentum kebangkitan Indonesia.

Padahal, selain problem internal mulai dari kemandirian ekonomi, pangan sampai menjamurnya korupsi, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan global yang mengkhawatirkan. Asian Free Trade Agreement (AFTA) akan bergulir tahun 2015 mendatang. Jika pemerintah tidak sungguh-sungguh menyiapkan SDM dan sistem yang efektif, air bah kesengsaraan akan segera menghanyutkan rakyat. Belum lagi hegemoni AS yang dewasa ini mulai silau pada kekuatan militer dan ekonomi China yang tumbuh dengan pesat. Jika perilaku pemimpin Negara berkembang ini masih terbelenggu pada politik transaksional, harus siap-siap mendapat dampak dari perang Negara-negara adidaya tersebut.

Mengantarkan Tahta Presiden
Melihat problem Indonesia yang semakin pelik ini, sudah saatnya semua elemen mengevaluasi dan merevolusi diri. Pilpres yang akan digelar 09 Juli 2014 mendatang harus ada kesadaran kolektif untuk mengangkat presiden tanpa para kandidat tersebut membeli suara. Suara rakyat harus secara jujur diamanahkan kepada kader terbaik bangsa. Jangan sampai seorang capres “membeli” suara untuk bertahta. Karena hal itu akan memicu capres yang pro-kapitalisme bermahkota. Saatnya gelombang kekuatan rakyat beserta para tokoh masyarakat mengutamakan kepentingan nasional demi masa depan bersama.

Poros kekuatan rakyat yang masih terdiaspora, hendaknya melakukan rekonsiliasi. Para ulama, kyai, pastur dan tokoh adat serta ormas harus turutserta mengedukasi anggotanya untuk ikutserta menentukan nasib masa depan bangsa dengan arif dan bijaksana. Oleh karena, pada substansinya pemilu bukanlah hajat KPU atau para caleg dan capres namun semua rakyat Indonesia. Jika kesadaran ini terbangun, berbagai bentuk money politik akan segera mereda, minimal berkurang.

Calpres yang akan bertarung hendaknya juga menunjukkan jiwa ksatrianya dengan membuka visi dan misinya kepada publik. Dengan begitu publik dapat secara kritis dan objektif menilai kapasitas dan kapabilitas seorang capres. Masyarakat juga harus cerdas dan mengambil pelajaran dari pileg yang sudah dilaksanakan. Selain itu, jika sudah terpilih, hendaknya berbesar hati untuk meletakkan jabatan struktural partai dan konsentrasi mengurus problem dan program kenegaraan yang lebih pelik dan rumit. Presiden hendaknya menjadi bapak bangsa yang mengayomi semua golongan demi keutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Jiwa dan raganya harus diwakafkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

Akhirnya, semoga tahun 2014 ini menjadi momentum kebangkitan bersama. Seorang calon presiden tak perlu “membeli” tahtanya untuk menjadi orang nomor satu diindonesia. Capres harus merebut hati rakyat untuk benar-benar memilik presiden yang membanggakan dan bisa membawa perubahan. Waktu lima tahun diberikan untuk menata struktur dan regulasi kebijakan pemerintahan. Jika hal itu dilakukan, bukan mustahil tahun 2019 mendatang tinggal meneruskan tonggak dan pondasi yang kuat untuk merestorasi Indonesia menjadi Negara yang besar dan bermartabat dan disegani kawan maupun lawan. Namun, jika kursi orang terbaik di negeri ini sudah “dibeli” masyarakat tinggal was-was sambil menunggu kehancuran.

Ahmad Naufa Khoirul Faizun