Oleh Ahmad Naufa Kh. F.
(Pernah dpublikasikan di Wawasanews.com, 24 Oktober 2014)

Setelah berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia merdeka, ada saja instrumen signifikan dalam tata-struktur pemerintahan yang belum ada, misalnya Menteri Kesenian. Hemat penulis, adanya Kementrian Kesenian sangat urgen dalam memajukan dan melestarikan kesenian Indonesia baik secara regional maupun Internasional. Salahsatu yang menjadi penyakit yang di derita bangsa ini mungkin adalah penyakit lupa. Jadi bangsa yang banyak melupakan sejarahnya, wajar kalau disorientasi pemerintahannya. Wajarlah kalau Bung Karno berpesan: Jangan sekali-kali melupakan sejarah!(Jasmerah!).

Bayangkan saja, Negara dengan 17.000 pulau lebih dan potensi laut yang luar biasa dahsyat ini, baru memiliki Menteri Kelautan dan Perikanan ketika era presiden Abdurrahman Wahid. Juga, ia untuk pertama kalinya mengangkat Panglima TNI dari Angkatan laut. Inisiasi Gus Dur untuk membentuk instrument Negara yang konsentrasi mengurus potensi laut tentu bukan tanpa alasan. Suatu kebijakan reasonable yang berangkat dari pengetahuan sejarah dan pemikiran progresif untuk maju kedepan.

Fakta sejarah mengatakan bahwa kebesaran Kerajaan Singosari dibawah Prabu Kertanegara karena Armada Lautnya tangguh, sehingga berani mengusir utusan Jengis Khan dari Mongol serta melakukan Ekspedisi Pamalayu yang legendaris itu. Ketika kekuasaan nusantara berpindah ke Majapahit, dibawah Laksamana Nala angkatan lautnya juga tangguh tak terkalahkan. Diikuti kemudian Kerajaan Demak yang membangun kapal-kapal perang, meski kemudian pasca portugis mendarat di Malaka tahun 1511, Angkatan Laut Demak kalah canggih dari Portugis. Bandar malaka dikuasai portugis, Demak digeser ke pedalaman. Mulailah babak baru, setelah sekian ratus tahun menjadi Negara maritim, nusantara dipaksa menjadi negara agraris. Kondisi itu berlanjut sampai Mataram dan NKRI saat ini. Kebijakan Gus Dur di atas jelas suatu pertaruhan yang besar dan sesuai dengan sejarah dan potensi bangsa Indonesia.

Dalam konteks kesenian, hampir mirip atau bahkan sama. Seniman dan penyair, dalam banyak kisah dari buku atau babad leluhur yang ada di nusantara ini memiliki kedudukan yang tinggi. Bersama kalangan Brahmana, tokoh-tokoh seniman dan penyair mendapat tempat khusus di kerajaan. Selain sebagai penghibur, petuah-petuah, ide dan gagasan mereka yang relativ murni, alamiah dan tidak memiliki kepentingan menjadi referensi raja dalam menentukan masa depan rakyatnya. Lewat syair, tari, suluk, macapat dan lain sebagainya, mereka membawa air kehidupan yang menghilangkan dahaga karena belenggu formalisme hukum, politik dan pemerintahan. Hiruk-pikuk perpolitikan dan hukum akan mendapatkan kesetabilan-kultural yang dimiliki para seniman.

Melihat fakta sejarah bangsa di atas, kehadiran Menteri Kesenian kiranya menjadi hal yang layak diwacanakan. Dengan potensi budaya, tradisi dan seni yang begitu menggeliatnya, rasanya terlalu naif untuk diurus Kemendikbud yang masih menyisakan banyak persoalan. Juga, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih bergerak pada permukaan sehingga membuat seni, tradisi dan budaya bangsa ini semakin ditinggalkan. Emha Ainun Nadjib, budayawan yang sudah melalu lalang di pentas internasional pernah bahkan seringkali mengkritik pemerintah, khususnya dalam bidang yang terkait dengan kesenian. Menurutnya, negara sebesar ini masih kalah dengan perusahaan rokok yang menyokong berbagai pementasan. Hal ini tentunya memprihatinkan dan amat menyakitkan, utamanya bagi para seniman.


Konsentrasi Mengembangkan Kesenian

Dahulu ketika masih duduk di bangku MTs, penulis pernah observasi di Candi Borobudur Magelang, mengenai alasan turis datang ke Indonesia. Ketika seorang turis luar negeri penulis tanya, apa kesan anda dari Indonesia? Dari 10 responden, Rata-rata 70% mereka menjawab, karena aneka suku budaya, tradisi dan seninya yang beraneka ragam.

Meski kesenian dan kebudayaan menarik destinasi turis dan tentunya menghasilkan perkapita negara, nasibnya tak mendapat tempat dan perhatian di negeri ini. Padahal itulah identitas bangsa kita yang menjadi pembeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Wajar ketika mereka banyak yang kemudian gulung tikar karena tak dimanusiakan. Sungguh mencengangkan.

Di tahun politik 2014 ini, ada harapan baru lahir. Lewat Pilpres yang begitu panas, lahirlah Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang baru saja dilantik 20 Oktober 2014 lalu dengan transisi kekuasaan yang mulus. Menjelang pengangkatan menteri-menteri, kolaborasi keduanya diharapkan lebih peduli pada nasib seni dan seniman di negeri ini, lebih-lebih jika membuat kementerian yang khusus menangani itu. Oleh karena, peran dan kontribusi mereka sungguh dibutuhkan untuk menguatkan karakter bangsa, mencairkan suasana, mencerahkan pemikiran dan menghibur hati-hati sedih menjadi senang.

Pemerintah perlu membentuk kementerian yang fokus mengurus seni dan para seniman, meski mereka sendiri mungkin tak mengharap itu. Mereka, tidak diganggu saja sudah nyaman dan tenteram. Namun, sebagai penyelenggara Negara, pemerintah tentunya bertanggungjawab akan khazanah dan filsafat budaya yang dimiliki para seniman. Mereka secara konsisten menjaga warisan leluhur dan simbol penting bangsa Indonesia. Jika ini bisa direalisasikan, alternatif budaya dapat ditawarkan agar generasi muda kita tidak terlalu ke barat-baratan atau kerajingan budaya k-pop yang semakin menggerus kesenian nenek moyang.

Inilah salah satu poin penting yang digelorakan Bung Karno di awal kemerdekaan, berdaulat secara kebudayaan; memiliki sense of art tinggi milik sendiri, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat. Dari itu, kiranya pengangkatan Menteri Kesenian amat perlu dimunculkan, utamanya bagi sang presiden baru, Joko Widodo selaku mandataris rakyat. Kecuali kalau kita terus nyaman dalam penjajahan seni dan kebudayaan yang menghancurkan.

Ahmad Naufa Khoirul Faizun,
Penikmat Seni dan Budaya, Wakil Ketua PW IPNU Jawa Tengah