Tidak terlalu mengejutkan, bagi saya, atas ditunjuknya Nusron Wahid, sebagai ketua tim pemenangan Ahok dalam Pilgub DKI. Kedua-duanya, menurut saya, merupakan “kader pluralis”, yang mewarisi sedikit pemikiran dan tindakan dari sosok Gus Dur.

Dalam Youtube, saya pernah melihat Gus Dur berkampanye untuk Ahok, ketika mencalonkan diri menjadi Bupati Belitung Timur. Dalam orasinya, Gus Dur, mengajak masyarakat untuk memilih dan melihat pemimpin dari kebijakan, kapasitas dan kapabilitasnya. Di Negara Pancasila ini, jangan melihat orang dari latar-belakang agamanya, tetapi dari kejujuran dan keadilannya. Begitu kira-kira. Lengkapnya, silakan dicek sendiri di Youtube.

Setahu saya, sosok Ahok adalah orang yang tegas, jujur, adil dan tak pandang bulu. Dalam suatu wawancara di televisi, pemilik nama lengkap Basuki Tjahaya Purnama tersebut bahkan hafal sifat-sifat nabi seperti shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah. Meski demikian, ia, seperti banyak diungkap berbagai kalangan, terlalu keras, kurang sopan santun dan unggah-ungguh. Namun begitu, untuk memimpin sekelas ibukota sekeras Jakarta, saya kira sosok seperti Ahok-lah yang cocok. Semenjak jadi Gubernur, banyak kebijakan yang pro-rakyat (bahkan Islami), seperti misalnya, penutupan lokalisasi Kalijodo. Ia juga mempermudah dan mempermurah pemakaman bagi orang yang meninggal, yang sebelumnya harganya selangit. Sebenarnya, saya ingin meneliti semua kebijakan publik Ahok selama menjadi Gubernur, tapi belum ada waktu.

Selanjutnya, adalah sosok H. Nusron Wahid, yang akan menjadi tim pemenangannya di Pilgub DKI 2017 mendatang. Saya pernah bertemu beberapa kali dengan mantan Ketum PB PMII ini. Orangnya memang bertipikal agak keras, namun cerdas, terukur dan serius. Dalam suatu pelatihan, ketika dia menjadi ketum PP GP Ansor, pernah berkata: “Pokoknya yang ikut pelatihan nggak serius, nanti saya buang ke laut!”, katanya, kepada kami, yang waktu itu jadi peserta. Sontak, selain ketawa, saya juga agak nelan ludah.

Ada kisah menarik, ketika menjadi Ketum PB PMII, Nusron hendak sowan Gus Dur di kantor PBNU. Sebelum masuk, ia mengetuk pintu: tok! tok! tok!
“Assalamu’alaikum…”
“Siapa?”, tanya Gus Dur, usai menjawab salam.
“Nusron, Gus”, jawabnya.
“Kamu sampah, keluar!”, enyah Gus Dur.

Nusron pun kembali lagi. Tok! tok! tok!
“Assalamu’alaikum…”
“Siapa?”, tanya Gus Dur, usai menjawab salam.
“Nusron, Gus”, jawabnya.
“Kamu sampah, keluar!”, enyah Gus Dur.

Setelah dua kali gagal, Nusron pun tak patah arang. Ia mencari akal. Setelah dapat, ia kembali. Tok! tok! tok!
“Assalamu’alaikum…”
“Siapa?”, tanya Gus Dur, usai menjawab salam.
“Nusron, Gus”, jawabnya.
“Keluar, kamu sampah!”, enyah Gus Dur.
“Tapi, sampah kan masih bisa di daur ulang, Gus”, jawab Nusron.
“Oh, ya, silakan masuk. Ada keperluan apa?”, jawab Gus Dur. Kemudian mereka berdua berdiskusi bersama.

Kisah diatas, menunjukkan bagaimana Gus Dur mendidik kader yang handal dan pantang menyerah. Mungkin, jika pemuda hari ini, katakan saya misalnya, sudah nglemperek jika digertak sedikit. Kedua, seorang Nusron juga tetap gigih meski sudah dihalangi, halangan ala Gus Dur, juga jawaban yang diinginkan Gus Dur.

Kemudian, ketika diserang FPI dan FUI dengan Gubernur Tandingan (yang belakangan orasi Gubernur abal-abal itu videonya menyebar, dan banyak salah-salah kata dan fakta dalam berorasi), Nusron-lah yang membela. Mungkin hal inilah yang mendekatkan Ahok dengan Nusron, kemudian menunjuknya menjadi ketua tim pemenangan.

Ketika itu, di ILC TV One, Nusron berstetment, yang kemudian -oleh sebagian kecil muslim – dianggap kontroversial: “Dalam hal bernegara, konstitusi diatas Al-Quran”, kata Nusron, disusul ribuan bantahan dan viral di medsos. Namun, bagi yang pernah membaca Piagam Madinah – yang menurut Ali teksnya paling sahih setelah Al-Quran – orang akan dingin menanggapinya. Piagam Madinah adalah kesepakatan bersama (konsensus), yang di junjung tinggi oleh semua suku dan agama ketika itu. Ia menjadi hukum konstitusi Negara Madinah (bukan Negara Islam). Pun demikian dengan Pancasila, mirip sekali dengan Piagam Madinah, sebuah konstitusi yang menurut para ahli tata-negara, sangat revolusioner, jauh sebelum lahir Magna Charta.

“Anda tidak boleh main hakim sendiri. Amar ma’ruf itu harus dengan ma’ruf, juga nahi mungkar harus dengan ma’ruf. Kalau ada kebijakan Ahok yang kurang pas, silakan laporkan kepada yang berwenang. Kalau semua orang ingin main hakim sendiri, mau jadi apa negara ini. Bukan wasit kok pegang peluit. Bayangkan semua pemain membawa peluit. Kalau misalnya, Pak Ahok melanggar undang-undang, melarang orang pengajian misalnya, mari kita bersama-sama laporkan beliau ke polisi, saya antarkan”, ungkap Nusron kepada pihak yang menentang Ahok, dengan sedikit cadal pada pelafalan huruf “R”.

Tambah, seingat saya, Kiai Said, Ketum PBNU itu, sering mengutip ayat Al-Quran: “Walaa ‘udwaana illa ‘ala dhaalimin; tidak ada musuh kecuali kepada orang yang dhalim.” Jadi, musuh kita bukanlah orang yang beda agama, suku atau warna kulitnya, tetapi yang dhalim, semisal koruptor, pengedar narkoba, teroris, pelaku pencabulan dll.

Alhasil, duet Ahok dan Nusron, sepertinya akan padu. Meski, saya tidak memilih dan tidak mendukung Ahok (atau calon yang lain), saya senang melihatnya. Anggap saja seperti komentator liar melihat sepakbola. Ibukota (atau Kutaraja -dalam bahasa lama), yang kewenangannya hampir setara tujuh menteri, memang selalu menarik untuk diamati, melebihi menariknya mengamati Mbak Raisya, penyanyi jazz nan kalem itu.

Meski demikian, keduanya punya banyak “musuh” atau orang yang tidak suka (mungkin juga anda yang membaca tulisan ini), itu adalah hal yang wajar. Termasuk, pembeci dari NU Garis Lurus yang, menjelek-jelekkannya dengan istilah An*s=Ahok-Nusron. Menurut saya itu ejekan yang tidak dewasa, jauh dari kata mendidik, apalagi beretika. Orang yang menjelek-jelekkan itu, belum tentu lebih baik daripada yang dijelek-jelekkan.

Akhirnya, saya tutup tulisan yang sekadar mengisi senggang saya ini. Jangan terlalu dipikir serius, karena saya menulisnya juga tidak terlalu serius. Sambil mengamati perkembangan Pilgub DKI, mari kita kerjakan pekerjaan kita masing-masing.[]

Purworejo, 28 Juli 2016